4 Raperda Baru Ini Sangat Produktif Bagi PAD Kabupaten Gresik

Ket Foto : Mujid Riduan (Wakil DPRD Gresik) Publik Hearing Dengan Topik 4 Raperda Baru

GRESIK (Jawa timur), – Mujid Riduan Wakil ketua DPRD kabupaten Gresik sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Gresik melakukan publik hearing didesa Gelinda Kecamatan Kedamaian kabupaten Gresik.(21/11/2021)Minggu

Hal itu dilakukan karena merupakan tugas dan kewajibannya sebagai dewan yang mana fungsinya adalah membuat peraturan daerah.

Publik hearing tersebut terlihat produktif artinya ada sesi tanya jawab antara dewan dengan konstituennya yang ada di dapilnya.

Sebut saja Aslikan, Dia menyampaikan masukan kepada Wakil ketua DPRD tersebut seyogyanya sebelum hearing digelar oleh dewan,. Buku materi Raperda diberikan sebelum hari pelaksanaan sehingga setelah dibaca maka apabila ada usulan maka secara otomatis siap akan memberikan masukan/catatan terkait Raperda yang dibuat oleh DPRD.

Usulan tersebut disambut baik oleh penyelenggara publik hearing dalam hal ini anggota dewan.

‘Ini tadi ada beberapa pertanyaan/masukan yang ditujukan kepada kami selaku penyelenggara publik hearing, Masukan ini tadi kami daftarkan dalam inventaris terkait pembahasan 3 Ranperda yang nantinya akan jadi bahan pembahasan kami bersama stekolder seperti OPD dan tim ahli dari UNEJ (Universitas Jember) dalam rangka penyempurnaan Raperda ini.’Ungkap Mujid Riduan saat ditemui media

“Raperda terkait Retribusi Bangunan Gedung,
Raperda terkait penyelenggaraan Smart City,, Raperda perubahan penyelenggaraan pengolaan perpustakaan Dan Raperda terkait perubahan atas Perda nomor 4/2013 tentang penyelenggaraan kearsipan daerah.”tambahnya

Masih Kata Mujid Riduan, “Tiga Raperda inisiatif ini menurut kami sangat Produktif, Dan yang perlu kita garis bawahi adalah dengan adanya semisal Raperda terkait Retribusi Bangunan Gedung itu nanti akan memberikan nilai tambah pada PAD (pendapat asli daerah) pemerintah kabupaten Gresik ini luar biasa dimasa pandemi covid ini.”terangnya

Itulah yang menjadi pikiran DPRD kabupaten Gresik untuk merumuskan Raperda ini.

Terkait perubahan Perda yang ada dan yang perlu disempurnakan, Mujid Riduan memberikan catatan bahwa Dengan cagar budaya kita,.tahun ini mendapatkan bantuan 50 M dari pusat, Sehingga terkait dengan kearsipan ini ada regulasi baru dan perda itu sudah lama makan nomor 4/2013 tentang penyelenggaraan kearsipan daerah maka ini kita perbaruhi, Dan ini nanti menjadi catatan/ kearsipan tentang sejarah negara kita seperti dikabupaten Gresik ini kan banyak contohnya bangunan gedung bangunan tua peninggala Belanda maupun situs-situs atau makam-makam tua maka itu perlu diatur terkait kearsipanya atau mekanisme penyimpanannya oleh karena dengan adanya perda ini.”Pungkas Mujid Riduan (*)

Editor : Iwan

error: Content is protected !!