Dinas Kominfo Gresik Gandeng Bea Cukai Paparkan Tentang Cukai

Ket foto : Dari kiri Siti Jaiyaroh (Kadis Kominfo), Wiwik (Perekonomian), Faris (Perwakilan kejaksaan) dan Ari Munandar (humas Bea cukai Gresik)

GRESIK (Jawa timur) -Kepala dinas Kominfo kabupaten Gresik bersama humas Bea Cukai dan kejaksaan negeri Gresik sosialisas terkait cukai yang diadakan dihotel Horizon (GKB).

Hadir sebagai narasumber antara lain : Dr.Siti Jaiyaroh (kepala Kominfo Gresik),. Ari Munandar (humas Bea cukai), Fariz (pidsus kejaksaan negeri Gresik) dan Wiwik (Bagian perekonomian dan SDM).

Mengawali acara Dr Jaiyaroh lebih dahulu menerangkan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan yakni yang diatur didalam :
-Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021
-Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan,Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penjabaran PAPBD TA 2021.

Selanjutnya pemateri kedua yaitu dari perwakilan bea cukai Gresik yakini Ari Munandar selaku humas dan dia menerangkan tentang Sifat dan Karakteristik Tertentu bahwasanya konsumsinya perlu dikendalikan, Peredaranya perlu di awasi, Pemakaiannya dapat Menimbulkan dampak Negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau Pemakaiannya perlu pembebanan Pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.”paparnya yang dipresentasikan.

Lebih lanjut, Ari Munandar juga Menerangkan mengenai Rokok ilegal,Apa itu Rokok ilegal Rokok impor/atau rokok produksi yang berada di peredaran bebas dan di siapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

“Jenis Rokok ilegal antara lain,Rokok tanpa di lekati pita cukai atau rokok polos,rokok menggunakan pita cukai palsu,Rokok menggunakan pita bekas,Rokok yang menggunakan pita cukai yang bukan Haknya serta Rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak Sesuai jenis dan golonganya.”terangnya

Masih kata Aris Munandar pita cukai adalah Dokumen sekuriti Negara, selain sebagai bukti pelunasan,pita cukai juga Berfungsi sebagai alat pengawasan Negara.Barang kena cukai kalau Melinting sendiri itu tidak terkena cukai akan tetapi jika di perjual belikan akan terkena cukai,dan apabila tidak di bayar dendanya akan terkena pidana.

Setiap orang yang menawarkan menyerahkan,menjual,atau menyediakan untuk di jual BKC yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi TPCL.Sanksinya adalah penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan / pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar tertera dalam ” Pasal 54UU no 39 tahun 2007.

Tetap masih dalam paparan Ari Munandar rokok ilegal itu harganya tidak wajar apa itu Rokok yang tidak sesuai Dengan jenis dan golongan, rokok buatan mesin (SKM) yang kemasanya dilekati pita cukai untuk pitabuatan tangan ,(SKT).Kondisinya Bagaimana,? Pengusaha pabrik/importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainya yang di wajibkan,yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai adapun sanksinya, sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2,(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10,(sepuluh,) kali nilai cukai yang seharusnya di lunasi “pasal 29 ayat 2 a ,UU no 39 tahun 2007.

Terakhir dalam paparan Ari Munandar “Apabila Masyarakat menemukan penjabaran seperi di atas silahkan laporkan ke kontak pelaporan telepon, (031)3981901- Email:kpbcgresik@gmail.com .SMS,/WhatsApp:08113109995.

Kesempatan terakhir Wiwik memaparkan tentang pengunaan dana hasil cukai dan tembakau, aturan yang disampaikan antara lain :
-Kepmen dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan nonenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
-Peraturan Gubenur nomer 82 tahun 2020 tentang alokasi dana bagi hasil kepada propinsi Jawa timur dan kabupaten/kota dijawa timur
-keputusan bupati Gresik nomor : 500/530/HK/437.12/2021tentang rim koordinasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dikabupaten Gresik. (*/Adv)

Editor : Iwan

error: Content is protected !!