Ditunjuk Sebagai Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM, M.Zaifuddin Targetkan Perbaikan Fundamental Di PDAM Giri Tirta

GRESIK, +DPRD Kabupaten Gresik telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta (baca : Penyertaan Modal PDAM). Pansus ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Senin (20/9/2021) dengan ketua M. Zaifuddin anggota fraksi Gerindra.

Pria yang akrab disapa Cak Udin itu adalah politisi gedung dewan yang terpilih melalui dapil 4 Driyorejo- Wringinanom. Kiprahnya di dunia poliitik tidak diragukan lagi. Anggota komisi 4 DRPD Kabupaten Gresik itu terkenal kritis dan vokal, apalagi terkait dengan kepentingan masyarakat luas.

Terkait dengan Penyertaan Modal PDAM, Cak Udin menargetkan ada perbaikan fundamental agar PDAM tidak menjadi sumber masalah terus menerus.

“Harus ada perbaikan yang bersifat mendasar dan total, sehingga tidak terjadi masalah yang terus menerus di PDAM,” ujarnya, Kamis (23/9/2021).

Menurut Cak Udin, Hari ini, Pansus telah gorong hari ini telah meminta penjelasan terkait permohonan dana 113 miliar, komposisinya bagaimana dan seperti apa.

“Tentunya dewan tidak akan gegabah, karena sebelumnya dana suntikan dana 25 miliar belum bisa membawa perbaikan yang berarti,” tambahnya.

Untuk itu, menurut Cak Udin, Pansus juga menginginkan agar dijelaskan dengan detail supaya penyertaan modal nanti jika disetujui tidak terjadi doble anggaran.

“makanya kami juga akan minta blue print rencana pdam, busines plan dan lembaran audit serta dimana aja potensi kebocoran dan pipa mana saja yang sudah masa penyusutanya sudah habis,” tegasnya.

Cak Udin juga berharap partisipasi masyarakat dengan aktif memberikan masukan kepada masukan untuk perbaikan PDAM ke depan.

“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, masukan dari masyarakat di semua lapisan sangat dibutuhkan, demi tercapainnya perbaikan fundamental di tubuh PDAM,” tandasnya.

Bagi Cak Udin, Perda penyertaan modal PDAM ini diperlukan agar ada dasar hukum yang kuat terkait modal yang akan masuk ke PDAM.

“Tidak hanya bersumber dari APBD saja, tetapi ada dari hibah APBN dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (*/L)

Editor : Iwan

error: Content is protected !!