Nurhudi (Anggota Komisi 1 DPRD Gresik) Gandeng M.Nasir Sosialisasikan PERDA Baru

GRESIK, -Tiiga produk hukum dikabupaten Gresik berupa PERDA (Peraturan Daerah) dan SE (Surat Edaran) Bupati Gresik yang disampaikan oleh 2(dua) anggota DPRD kabupaten Gresik dari fraksi partai Nasdem yaitu Nur Hudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir dalam kegiatan Sosperda Tahap III tahun 2021 yang bertempat di Pesanggrahan Ki Ageng jalan raya Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.(17/7/2021) Sabtu

Gus Hudi sapaan akrab dari Nur Hudi Didin Arianto saat memulai paparan materi Tak lupa memberikan edukasi pada kader terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Nur Hudi juga mengajak masyarakat untuk selaku pro aktif dalam bermasyarakat termasuk dalam membangun komunikasi dengan wakilnya yang ada di legeslatif, bahkan jangan segan segan untuk menyampaikan kepada anggota dewan jika ada hal hal yang perlu dan urgent tentunya disesuaikan dengan komisi yang membidangi, sembari memberi penjelasan tentang 4 komisi yang ada di DPRD Gresik, yakni Komisi I Membidangi Pemerintahan dan Perundang-undangan, Komisi 2 Membidangi Perekonomian, komisi 3 Membidangi Pembangunan dan Komisi 4 Membidangi kesejahteraan rakyat seperti tenaga kerja, Kesehatan dan sosial.

Adapun acara sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan informasi tentang produk perundang undangan yang ada dikabupaten Gresik, termasuk Surat Edaran Bupati tentang pelaksanaan PPKM Darurat ini.jelasnya sembari menghimbau masyarakat, agar senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan, dan mematuhi himbauan pemerintah untuk menjalankan 5M.

Terpenting masyarakat tetap tenang pada kondisi seperti ini sebab wabah Covid 19 dan sejenisnya masih menjadi masalah bersama se dunia, jangan panik dan selalu berfikir positif, tetap jaga diri dengan pola hidup bahagia dan pola hidup sehat, dan mari senantiasa berikhtiar dan memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT dari wabah Covid 19 dan variannya.ajak Nur Hudi Didin Arianto yang juga berprofesi sebagai para normal ini.

Sementara Muhammad Nasir menambahkan, bahwa produk hukum daerah berupa perda yang sudah diperdakan ini agar bisa berjalan sesuai rencana maka harus disebarluaskan/disosialisasikan kepada masyarakat, agar para pelaku kebijakan dan masyarakat tidak ada yang barusan dengan hukum lantaran kurangnya pemahaman perundang undangan yang sudah disyahkan.

Nasir secara universal menjelaskan tiga produk hukum yang menjadi agenda hari ini yakni Perda No. 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, Perda No. 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan Perda No. 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas,” jelas politisi kawakan asal Kecamatan Menganti ini.

Diakhir pemaparannya Nasir memberikan kesempatan pada konstituen untuk menyampaikan pendapat atau bahasa krennya yaitu uneg unegnya terkait ketiga perda tersebut bisa langsung atau secara online di nomor WhattApps (WA Grup) dan berpesan agar buku materi yang sudah diterima bisa dipelajari dan difahami agar tidak gagal faham.(L/*)

Editor : Iwan

error: Content is protected !!