Penerapan PPKM Darurat DiKabupaten Gresik Mengenai Penyekatan Jalan Perlu Ditinjau Kembali Dan Perlu Ada Pemaparan Sehingga Tidak Berdampak Pada Perekonomian Industrial

Ket Foto : Sujono (Anggota DPRD Gresik Komisi 4 bidang Pedidikan ,Kesejahteraan dan kesehatan

GRESIK, Tahap III tahun 2021 DPRD Kabupaten Gresik Sosialisasikan perundang-undangan, Kali ini terlihat didusun Karang Lo desa Driyorejo Sujono dan Siti Fatimah sampaikan ini informasi terkait PERDA nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan retribusi parkir, PERDA nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan PERDA nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas.

Disamping sosialisasikan 3(tiga) PERDA tersebut, Sujono juga sampaikan surat edaran bupati nomor 13 tahun 2021 terkait PPKM Darurat covid-19 dikabupaten Gresik.

Dimana dalam sampaikan surat edaran (SE) terkait PPKM Darurat, Sujono yang merupakan seorang anggota dewan komisi 4 tersebut mengatakan bahwa “Kami sebagai wakil rakyat, kerap menerima pengaduan dari masyarakat khususnya terkait adanya penutupan/penyekatan jalan dititik tertentu yang mana jalan tersebut ditutup tanpa ada penjagaan dan barang tentu ini berdampak pada perekonomian sehingga menjadi terganggu seperti halnya keluhan dari pengusaha (sektor Industrial) kepada kami, Dan ini menurut pandangan kami sebaiknya terkait/perihal tentang penyekatan/penutupan itu perlu ditinjau kembali.”Ucapnya (18/7/2021)Minggu

Dan yang kedua, Terkait pembatasan ibadah terutama besuk sholat idul adha, Ini informasi yang kami terima itu ada yang boleh 30 persen tetap protkes dan tidak, ini menurut kami persoalan yang urgent sehingga tidak terjadi simpang siur dimasyarakat Dan kami berharap pemerintah itu secepatnya memberikan sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat.”terangnya

Masih kata Sujono, “Dalam agenda sosialisasi peraturan perundang-undangan ini kami lebih tekan kepada materi surat edaran bupati nomor 13 tahun 2020 kepada konstituen.”tegasnya (red)

error: Content is protected !!