Nurhudi Dewan Gresik Komisi 1 Gelar Publik Hearing Sampaikan Raperda Inisiatif Tahun 2021 DiBenjeng

GRESIK, – Sebagian dari agenda kegiatan kinerja DPRD Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai legislasinya.  Maka melalui publik hearing tahap I tahun 2021 ini, Anggota Komisi I DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto (Dapil Benjeng – Balongpanggan) melakukan giat dengar pendapat atau serap aspirasi dari masyarakat  tentang Raperda inisiatif tahun 2021, bertempat di Desa Jogodalu (Benjeng). Minggu (21/3/2021).

Diantara kebijakan (Policy at  Strategy Level) sebagai desain dan praktek sistem administrasi, sehingga muncul hipotesa dalam inisiasi program kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat untuk Gresik lebih maju dan mandiri.

Fungsi komunikasi pada lapisan bawah (masyarakat) merupakan bagian dari fungsi management perubahan (change management).

Membangun komunikasi yang lebih interaktif antara pembuat kebijakan (policy makers) dengan stakeholder dan warga masyarakat seperti jarum jam, searah satu tujuan.

Rancangan Peraturan Daerah (RPD) inisiasi Komisi I DPRD Gresik sebagai acuhan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa.

Menurut pandangan Dr. Bhim Prakoso, SH., MM., Sp.N., MH, selaku narasumber kegiatan publik hearing tersebut di sesi pertama mengatakan,” dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh DPRD kabupaten Gresik, terkait potensi desa diharapkan desa memiliki kemampuan mengakomodir  potensi dan bisa mandiri.”

Terutama potensi desa wisata bisa digali sebagai penyangga perekonomian warga desa. Selain mempersiapkan program dan kebijakan maka selanjutnya  Sumber Daya Manusia Desa pun disiapkan.  Diharapkan kemudian, masyarakat mampu berkreasi dan bersaing dalam produktifitasnya.”Ungkap Bhim Prakoso.

Namun secara garis besar terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut dalam pembangunan daerah, anggota Komisi I DPRD Gresik Nurhudi Didin Arianto dalam dengar pendapat atau publik hearing ini mengungkapkan percepatan pembangunan dari segala sektor perlu didukung penguatan-penguatan dengan peraturan daerah.

Seperti beberapa program pembangunan yakni infrastruktur jalan maupun penanganan kali Lamong pun di dorong percepatan penanganannya melalui kebijakan legislasi sehingga pelaksanaan dari kegiatan pemerintah kabupaten Gresik berjalan dengan baik, imbuhnya.

Kemudian, tambah Anggota DPRD Gresik asal Fraksi Partai Nasdem, pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi pun tidak terlepas dari peran DPRD Gresik. Poin pentingnya, menjaga kesehatan semua warga masyarakat Gresik adalah kunci utama cepatnya pemulihan ekonomi.

 ” Tindaklanjutnya, warga tetap ikuti disiplin protokol kesehatan ditengah pandemi covid 19,” tandas Nurhudi. (*/k)

Editor : Iwan

error: Content is protected !!