Wakil Pimpinan DPRD Gresik & 2 Anggota Kawal Musrenbang di Kecamatan Duduksampeyan

Foto : Ahmad Nurhamim (Wakil DPRD Gresik) mengikuti Musrenbang di Kecamatan Duduksampeyan

GRESIK – Muspika Duduksampeyan kabupaten Gresik propinsi Jawa timur selenggarakan Musrenbang dengan mengudang kepala desa Se-Kecamatan sebagai tindaklanjut dari Musrenbangdes beberapa pekan lalu.

Dalam Musrenbang tingkat kecamatan ini diDuduksampeyan wakil pimpinan DPRD Gresik juga turut hadir yakni Ahmad Nurhamim dan 2 anggota DPRD yaitu Nursaidah dan Hamzah takim.(11/2/2021)Kamis

Dari Bappeda kabupaten Gresk yang hadir yaitu Joyo Prawoto yang menjabat sebagai Kabid Sosial budaya dan Pemerintahan dan Camat Duduksampeyan sendiri tidak hadir diwakilkan Sekcamnya.

Mengawali acara Sekcam menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran pak Camat dalam acara Musrenbang ini.”tuturnya.

Lebih lanjut Supandi juga menyampaikan paparan terkait dengan agenda Musrengbangcam khususnya terkait usulan prioritas desa tahun 2022, yang dilanjutkan oleh perwakilan dari Bappeda kabupaten Gresik yakni Joyo Prawoto Kabid Sosial budaya dan pemerintahan tersebut

Dalam dialog Ketiga DPRD Gresik Memberikan arahan dan sambutan saling bergantian dihadapan kepala desa maupun pejabat kecamtan yang hadir

Ahmad Nurhamim (Wakil pimpinan DPRD Gresik) menjelaskan “Agar dalam merencanakan pembangunan hendaknya memperhatikan Sinkronisasi kegiatan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten, maka apapun permasalahan khususnya dalam pembangunan bisa diselesai, apalagi ditopang dengan Pokir Anggota DPR (DPR RI DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten) sebab di Gresik-Lamongan memiliki Anggota 6 Anggota DPR RI, 8 Anggota DPRD Propinsi ditambah 50 Orang Anggota DPRD Kabupaten Gresik.”paparnya

Ia Juga menekankan agar dalam perencanaan pembangunan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah tetap fokus pada skala prioritas kebutuhan masyarakat.pungkas politisi Golkar ini.

Sedangkan Nur Saidah sendiri anggota DPRD asal DudukSampeyan juga turut memaparkan bahwa “Dalam menentukan segala prioritas usulan memperhatikan sumber anggarannya, sebab efek dari usulan yang sudah masuk prioritas kecamatan maka akan tidak bisa diajukan melalui pokir Anggota Dewan Atau jalur lainnya.

Sementara Ia juga menyampaikan bahwa kepala desa sudah lihai dalam menjalin hubungan terutama pada donatur guna mendapatkan support anggaran melalui pokok pikirannya.

Nur Saidah juga menghimbau agar usulan melalui pokir terutama pokmas jangan sampai ada penyiasatan data (rekayasa) sehingga tidak terjadi antara nomor Nik dan Nomor NPWP jika tidak sama karena akan di delete secara sistem oleh Mendagri, sembari mengingatkan agar Pemdes pandai pandai mengatur anggaran sebab ada wacana JPS yang bersumber dari APBD akan dialihkan atau ditiadakan 2022.tapi nunggu pembahasan tekannya.

Penulis : Iwn

error: Content is protected !!