Pemdes Pucangro Gelar Sosialisasi PTSL Tahun Anggaran 2021

Foto/Ket : Pemdes Pucangro bersama Camat Kalitengah, BPN, Kapolsek, Danramil, serta Kejaksaan Negeri Lamongan saat Menggelar Sosialisasi PTSL di Balai Desa Pucangro

LAMONGAN – Pemerintahan Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan menggelar Sosialisasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Lengkap (PTSL) di Balai Desa dengan dihadiri Camat Kalitengah, BPN, Kapolsek, Danramil, serta Kejaksaan Negeri Lamongan, Selasa (9/2/21).

Kepala Desa Pucangro  (Zuli Kasmawanto), Mengatakan, bahwa belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah, selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga.

“Tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki,” ujarnya.

Dengan adanya program PTSL ini sangat membantu Masyarakat, Khususnya Desa Pucangro karena  sampai saat ini baru sekitar 250 tanah yang ada di desa ini bersertifikat. untuk itu harapannya mari kita sambut program yang di berikan pemerintah kita manfaatkan benar -benar.

“Untuk pemohon PTSL sampai hari ini ada 1100 pemohon dan mudah-mudahan bulan April sudah lengkap pemberkasan,” ucap Kades Pucangro yang juga menjabat sebagai Dosen Unisda.

Sementara, Camat Kalitengah (Sujirman Sholeh), PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“yang ikut Program PTSL ada 5 Desa Pucangro, Kalitengah, Kediren, Kuluran dan Mungli, semoga dengan adanya Program PTSL ini sangat membantu Masyarakat atas kepemilikan Hak atas tanah,” paparnya.

Kementerian ATR/BPN Lamongan (Sugeng) juga mengatakan, bahwa lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018,” jelasnya.

Perlu diketahui, Lanjut Sugeng, berdasarkan Juknis PTSL 2021, terdapat beberapa klaster Out Put PTSL. Klaster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Klaster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun terdapat perkara di Pengadilan atau sengketa.

“Klaster 3 (K3) terbagi menjadi: Klaster 3.1, adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis,” terangya.

Namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu Subyek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh; Klaster 3.2, bidang tanah tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli, Obyek Nasionalisasi, atau Subjek merupakan Warga Negara Asing,

“BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan. Klaster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan, subjek tidak diketahui atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Sedangkan Klaster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan,” tandas Sugeng.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Septi mewakili Kejaksaan Negeri Lamongan mengatakan, di sini namanya Gratis bukan gratis tis, tapi ada biaya yang harus di keluarkan.

“untuk masalah biaya tergantung pada kesepakatan antara Pokmas dan pemohon,” pungkasnya.

Penulis : Tres

error: Content is protected !!