Dewan Gresik Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan

Foto/Ket : DPRD Sampaikan Materi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

GRESIK,-Awal tahun 2021, Semua anggota DPRD Kabupaten Gresik melakukan agenda sosialisasi peraturan perundang-undangan dimasing-masing dapilnya dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Sosialisasikan yang disampaikan antara lain : Peraturan bupati nomor 50 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dimasa transisi Menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi covid-19 dikabupaten Gresik, Perda nomor 7 tahun 2020 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan, Serta Perda nomor 16 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

Jadwal agenda tersebut menyesuaikan masing-masing anggota dewan, dan dilakukan mulai tanggal 23-24 Januari 2021 dan tanggal 30-31 Januari 2021.

Minggu (31/1/2020) , Misalnya Salah satu dari anggota DPRD Gresik Seperti halnya terlihat Khomsatun (Dewan asal dapil Balongpanggang – Benjeng) melakukan agenda sosialisasi dengan didampingi Sugiyo yang tidak lain adalah sama-sama anggota DPRD dari partai Golkar, Dan turut hadirpula Wakil Pimpinan DPRD Ahmad Nurhamim.

Topik yang disampaikan adalah perbup nomor 50/2020, kegiatannya terlihat menerapakan Prokes covid-19 dan pesertanya juga terlihat terbatas tempat duduknya berjarak 1Meter serta memakai Masker.

Usai sampaikan sosialisasi, dkhomsatun saat dikonfirmasi, mengatakan, bahwa terkait Perbup No 50 Tahun 2020, kalau curva kasus positif covid-19 belum menurun pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan karena saat ini masih berlaku aturan PPKM dari pemerintah pusat.

“Untuk menyikapi pembelajaran tatap muka, lembaga pendidikan baik itu di SMP maupun SMU maupun SMK bisa dilaksanakan asalkan ada persetujuan dari wali murid dan dinas terkait. Kapasitas siswa dalam kelaspun tidak boleh lebih dari lima puluh persen serta waktu pembelajarannya tidak boleh lebih dari tiga jam dan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang awalnya 3M kini ada tambahan menjadi 5M. Tambahan dua protokol kesehatan itu yaitu menj vauhi kerumunan dan menimalisir mobilitas,” jelasnya.

Sementara Sugiyo ditemui awak media mengatakan,” Mengingat kondisi seperti ini kalau belum seratus persen, kita tidak bisa memaksakan pembelajaran tatap muka, Kalau ini dipaksakan nanti dikwatirkan timbul klaster baru dan itu yang tidak kami inginkan,” pungkasnya.

Penulis : (Iw)

error: Content is protected !!