Sambut Pemimpin Baru, DPRD Gresik Dorong Pemerintahan Fokus Lakukan Pemuliahan Ekonomi dan Pengendalian Banjir Kali Lamong.

Siaran Pres PDRD Kabupaten , keterangan foto : Muji Riduan (wakil DPRD) dari kiri, M.Qodie (Pimpinan DPRD) tengah dan Ahmad Nurhamim (wakil DPRD) Kanan.

GRESIK,-Seiring dengan berbagai upaya untuk mendukung terwujudnya good goverment, DPRD Kabupaten Gresik telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mendorong tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistatis telah dituangkan dalam RPJMD dengan efektif dan efesien.

Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, Reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal itu disampaikan oleh M.Qodir (Pimpinan DPRD Gresik) dengan didampingi 2 wakil pimpinan DPRD yakni Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim saat jumpa pers digedung DPRD Gresik. (25/1/2021)Senin

Selanjutnya, kata M.Qodir “Dalam rangka menyambut pemimpin baru kabupaten Gresik, setelah ditetapkannya Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah (Gus Yani-Bu Min) oleh KPUD pada hari Jum’at (22/01/2021) sebagai pemenang dipilkada Gresik 2020. itu artinya, Kabupaten Gresik akan memiliki bupati dan wakil bupati baru.Tentunya sinergisitas antara kepala daerah (baru) di eksekutif dan legislatif (DPRD) merupakan bagian dari prasyarat keberhasilan pembangunan daerah.Terlebih melihat kepala daerah dan DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama kuat dan memerlukan sinergisitas didalamnya,” terangnya.

“Oleh sebab itu, Jajaran pimpinan di DPRD kabupaten Gresik mengajak pemerintahan daerah dalam hal ini eksekutif, OPD, juga seluruh anggota dilegislatif untuk bersinergi bersama mengawal visi misi dan program kerj bupati dan wakil bupati baru agar tujuan dan manfaatnya tersampaikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan 2 masalah krusial yaitu agenda pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19 dan pengendalian banjir kali lamong,” tambahnya.

Kedua masalah krusial tersebut, lanjut M. Qodir, tentunya bersentuhan dengan berlangsungnya hajat hidup masyarakat Gresik secara menyeluruh. Selain upaya-upaya untuk menurunkan kurva jumlah kasus covid-19 dikabupaten Gresik yang berdampak pada sektor perekonomian dan kegiatan sosial lainnya, tentu dibutuhkan implementasi kebijakan sebagai stimulus perekonomian yang dilakukan didaerah, hal ini untuk menopang percepatan recovery ekonomi daerah,” jelas M. Qodir.

Karena itu, DPRD kabupaten Gresik akan terus mendorong pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas terciptanya lapangan kerja dan usaha masyarakat berbagai melalui program.Salah satunya diantaranya adalah program padat karya khususnya didesa-desa dan pengembangan serta pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UMKM). Adanya program padat karya utamanya masyarakat desa yang terdampak akibat pandemi diharapkan dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, misalnya, Jika ada proyek jalan desa maka pengerjaannya akan melibatkan warga sekitar sesuai dengan kemampuan/bidangnya.

Selain pemulihan ekonomi, permasalahan banjir akibat meluapnya kali lamong yang menjadi bencana rutin disebagian wilayah Gresik selatan. kendati berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah daerah baik di eksekutif maupun legislatif, namun masih belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Selain karena kewenangan tidak hanya dipemrintah Gresik sendiri, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama.

Maka dari itu, Pemaduserasian alokasi sumber daya (anggaran) dapat dilakukan secara efektif, Jika didukung kerangka kebijakan pemerintah dan legislatif yang jelas. Pendekatan kelembagaan perlu difokuskan pada pengendalian pemanfaatan bantaran sungai, poses pembebasan lahan tanah, penganggaran pembangunan, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Karena untuk melakukan menajemen risiko bencana banjir kali lamong tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan salah satu lembaga, keterbatasan kewenangan dan sumber daya juga membuat setiap lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan panduan dan aturan yang ditetapkan, Namun harus didukung komitmen yang kuat, kerjasama antar lembaga yang terintegrasi dan kejelasan tujuan yang hendak diwujudkan bersama.

Melihat kondisi tersebut maka DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah dan seluruh OPD untuk melakukan aksi kongkrit dan terus mengawal dalam rangka menuntaskan program pemulihan ekonomi dan penyelesaian banjir kali lamong, Mengenai anggaran dalam PAPBD tahun 2021, tentunya kedepan akan banyak turun keterkaitan dengan 2 problem krusial tersebut.

Masih kata Pimpinan DPRD Gresik, jika sebelumnya APBD pada tahun 2021 sudah disepakati alokasi anggaran untuk pembebasan lahan senilai 50 M, Dan kabar baiknya lagi BBWS pun sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul disepanjang bantaran sungai kali lamong senilai 92 M, titik termasuk diwilayah kabupaten Gresik.

“Tentu skema sharing dalam mengalokasikan sumber daya (anggaran) antara pemerintah kabupaten Gresik, Pemprov Jatim,.dan pemerintah pusat, diharapkan dapat menutup kekurangan sumber daya (anggaran) yang dapat dimiliki oleh pemerintah kabupaten Gresik dan masalah banjir solusinya dapat terurai dengan baik,” tandasya.

Reportase : (Iwan)

error: Content is protected !!