DPRD Tulungagung Lakukan Pengawasan dan Pengecekan BPNT di Dinas Sosial

Foto/Ket : Komisi C DPRD Tulungagung saat Melakukan Kunjungan ke Kantor Dinas Sosial

TULUNGAGUNG – Sebagai mitra kerja dan Fungsi pengawasan, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung bersama anggota, melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung guna mempertanyakan kelangsungan dan kelancaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, mengungkapkan dalam kunjungan tersebut Komisi C mempertanyakan hasil dari temuan lapangan terkait program BPNT. Utamanya soal kelancaran penerimaannya pada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dari temuan di lapangan, yaitu di Kecamatan Pakel kami menemukan ada E-warung saat mengundang KPM belum lengkap barangnya. Seperti berasnya ada, tapi telurnya belum ada,” ujarnya.

Komisi C DPRD Tulungagung, berharap Dinsos Kabupaten Tulungagung melakukan tindaklanjut terhadap masalah tersebut, meski hampir sebagian besar e-warung sudah melakukan pelayanan yang baik pada KPM.

“Harus diselesaikan, Apapun permasalahannya, apa kendalanya, jangan sampai terjadi begitu,” tandasnya.

Politisi Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tiudan Kecamatan Gondang ini selanjutnya menyatakan, saat bersama sejumlah anggota Komisi C DPRD Tulungagung di Kantor Dinsos Kabupaten Tulungagung juga mempertanyakan jumlah KPM di Tulungagung yang menyusut. Pengurangannya mencapai sekitar 15.000 KPM.

“Setelah kami konfirmasi ke Dinsos memang betul ada pengurangan sekitar 15.000 KPM dari yang semula 82.000-an KPM. Susutnya penerima KPM ini akibat setelah diverikasi oleh Kementerian, ada yang meninggal dunia dan ada yang namanya dobel telah menerima bantuan sosial program lainnya ,” papar Asrory.

Lebih lanjut, Asrori berharap, meski sudah ada verifikasi oleh pemerintah pusat terkait jumlah PKM di Tulungagung, namun tidak berarti Dinas sosial Kabupaten Tulungagung tidak lagi melakukan pendataan.

“Kalau kemudian masih ada warga yang layak mendapat bantuan sosial dan belum terdata, harus didata agar mendapatkannya bantuan sosial,” tuturnya.

Sebagai Fungsi pengawasan DPRD Tulungagung meminta, Dinsos Kabupaten Tulungagung untuk lebih jeli lagi setelah melakukan labelisasi rumah penerima KPM. Masalahnya, ada informasi dan temuan satu rumah yang sangat layak huni tertempel label sebagai KPM.

“Tujuan dari labelisasi agar menumbuhkan rasa malu bagi penerima KPM yang ternyata secara ekonomi sudah mampu. Tetapi kenyataannya masih ada sebagian kecil yang masih tidak punya rasa malu,” pungkasnya. (Pri)

Editor : A. Eko As

error: Content is protected !!