Atasi Banjir Tidak Kunjung Selesai, Puluhan Demonstran Kembali Luruk Gedung DPRD dan Pemkab Lamongan

LAMONGAN – Banjir di wilayah Bengawanjero yang sejak 1 bulan belum juga usai, memicu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fornasmala dan GMNI kembali turun aksi meluruk gedung DPRD dan Pemkab Lamongan, untuk menuntut adanya penanganan penanggulangan banjir.

Amir Mahfud perwakilan dari GMNI mengatakan, bahwa upaya Pemkab Lamongan dalam menangani banjir dengan menggelar kerjabakti bersih-bersih enceng gondok beberapa waktu lalu dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam upaya penanggulangan banjir di Lamongan.

“Semestinya Pemkab Lamongan mempunyai masterplan dalam penanganan penanggulangan banjir bisa diatasi. Upaya bersih-bersih enceng gondok hanya seremonial belaka dan terkesan hanya menunggu adanya banjir,” ujar Amir Mahfud, Senin (18/01/2021).

“Kami juga menuntut Pemkab untuk memberikan ganti rugi material dan formil terhadap kerugian masyarakat yang terdampak banjir,” tambahnya.

Selanjutnya, kami menuntut Pemkab Lamongan untuk segera mengembalikan fungsi waduk untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air baku, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir.

“Yang ke empat kami menuntut Pemkab Lamongan untuk membuat dan menjalankan masterplan penyelesaian banjir dan kekeringan di Kabupaten Lamongan mulai hulu sampai hilir secara partisipatif, adil dan menyejahterakan masyarakat Lamongan,” tandasnya.

Selanjutnya Peserta aksi bergerak ke gedung DPRD Lamongan guna menyuarakan aspirasinya dan peserta unjukrasa diperkenankan memasuki halaman DPRD dengan ditemui ketua komisi C (Burhanuddin) dan Ketua Komisi D (Abdul Shomad) karena ketua DPRD tidak berada di tempat.

Dihadapan unjukrasa, ketua komisi C (Burhanuddin) mengatakan, bahwa sejatinya pemerintah daerah sudah melakukan tindakan untuk mengatasi banjir di Bengawanjero, termasuk mendistribusikan bantuan sembako untuk masyarakat korban banjir.

“Jadi kita sudah berusaha maksimal. Untuk jangka panjang sudah direncanakan,” tuturnya.

Foto/Ket : Ketua Komisi D, Abdul Shomad saat Temui Demonstran

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, justru Ketua Komisi D Abdul Shomad menuding bahwa Pemkab Lamongan melalui Dinas SDA tidak mempunyai konsep masterplan yang jelas dalam penanganan banjir.

“Kemarin kita sampaikan di balai Desa Tiwet. Dinas SDA waktu itu juga ada. Saya tanya, master plainnya apa? Ternyata nonsense. Kita akui enggak ada konsep sama sekali,” ungkap Shomad.

Lebih lanjut, Shomad mengajak bersama-sama dengan DPR memberikan support bareng-bareng kepada Pemkab Lamongan, dalam hal ini dinas SDA yang secara teknis menangani Untuk mengantisipasi di tahun depan, agar bencana banjir tahun ini tidak terulang kembali.

“Ini harus kita dorong baik legislatif maupun eksekutif untuk membuat master plain yang berjangka pendek dan berjangka panjang,” jelas Shomad.

Untuk mengantisipasi banjir agar bencana tidak terulang kembali. Artinya secara geografis memang tidak bisa dihilangkan banjir, tapi kan bisa dikurangi. Iya kan Iya dong.

“Saya tanya kawan-kawan SDA, konsepmu opo, ternyata juga enggak ada konsep. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan, saya yakin ini daerah bonorowo semua wajah-wajahnya juga saya hafal bonorowo. Iya toh,” ujar Shomad. Mari kita konsep bareng-bareng, gimana caranya air yang datang bisa langsung dialirkan ke Bengawan Solo.

“Normalisasi kali sekunder dan primer adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dielakkan, yang sudah ahli fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat,” tukasnya. (As)

Editor : A. Eko As

error: Content is protected !!