Pangdam V Brawijaya Kunjungan ke Tulungagung untuk Hadiri Pemaparan Tanah Aset TNI-AD

TULUNGAGUNG – Usai melakukan Gowes di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Kabupaten Tulungagung, Pangdam beserta jajaran hadiri Pemaparan Dandim 0807 berkaitan dengan Aset Tanah di TNI-AD yang terletak di 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 orang terdiri dari Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI. Suharyanto, S. Sos., MM, Danrem 081/DSJ. Madiun Kolonel Waris Ari Nugroho, SE. M.Si., Dandim 0807 Letkol Ifn Mulyo Junaedi, Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Sekda Drs. Sukaji, Ketua DPRD Tulungagung dan jajaran terkait.

Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pada tanggal 23 Juli 2020 di Gedung Praja Mukti Kabupaten Tulungagung, tentang perkara sengketa perdata antara warga eks Perkebunan Kaligentong berawal dari upaya TNI yang menetapkan lahan eks Perkebunan Kaligentong seluas 1.530 hektar yang berada di 5 (lima) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan sebagai rampasan perang dan menjadi milik TNI-AD.

Foto/Ket : Anggota yang Turut Hadir

Dandim 0807 Letkol Inf Mulyo Junaedi kepada awak media, memaparkan tentang sejarah perkebunan Kaligentong merupakan milik perusahaan Belanda, yang kemudian pada tahun 1960 pemerintah melakukan Nasionalisasi atas dasar penyelamatan aset Negara kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) waktu tahun itu.

“Isinya surat keputusan melimpahkan kewenangan kepada TNI Kodam VII BRAWIJAYA yang sekarang jadi Kodam V Brawijaya sebagai pemenang hak kuasa,” paparnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., juga menyampaikan, bahwa warga Kabupaten Tulungagung yang berada di 3 (Tiga) Kecamatan yakni. Kecamatan Pucanglaban ( Desa Panggungkalak dan Kali Gentong), Kecamatan Kalidawir ( Desa Rejosari dan Kalibatur), dan Kecamatan Tanggungunung ( Desa Kresikan) yang sampai saat ini sedang dalam sengketa lahan.

“Adapun proses dan upaya hukum telah dilalui oleh warga, melalui kuasa hukumnya mulai Pengadilan Negeri sampai upaya Hukum di tingkat kasasi yang mana semuanya di menangkan oleh Brigif 16/Wirayudha (TNI-AD),” ujarnya.

Dalam putusan pengadilan terkait masalah perkebunan Kaligentong ini tentunya banyak dari warga yang terdampak, ada kurang lebih 700 kk yang merasa kurang puas. Selaku Bupati Tulungagung berharap hal ini untuk kita sadari dan pedomi bersama, ini merupakan keputusan pengadilan dan semoga mendapat jalan terbaik bagi kedua pihak.

“Saya meminta kepada muspika di 3 Kecamatan dan kepada para Kepala Desa memberikan pengertian, edukasi kepada masyarakat agar mematuhi keputusan pengadilan tersebut dan mengajak masyarakat untuk mau relokasi ke tanah redis yang telah disiapkan pada masing-masing Kecamatan” tukasnya. (Pri)

Editor : A. Eko As

error: Content is protected !!